HUT 10 Tahun KSTV 2017 Sparkling Specta HUT10 KSTV
 
|

Polisi Bersihkan Jalan Terisolir

Kediri, kstv.co.id – Pasca aksi penjarahan dan perusakan kantor perkebunan di Kediri, polisi memperketat pengamanan di sekitar lokasi. Polisi dari empat Polres dibantu Brimob Polda Jatim melakukan penyisiran untuk mencari pelaku kerusuhan. Polisi juga berusaha membuka blokade jalan yang dibuat warga dengan menumbangkan pohon.

Seribu personel polisi dari Polres Kediri, Nganjuk, Blitar dan Tulungagung disiagakan di lokasi perkebunan PT. Sumber Sari Petung, Desa Sempu, Kecamatan Ngancar Kediri pasca terjadinya penjarahan dan perusakan oleh massa. Personil dari empat Polres masih dibantu satu kompi Brimob Polda Jatim bersenjata lengkap. Selain berjaga di kantor perkebunan, polisi juga melakukan penyisiran di perkampungan untuk mencari pelaku amuk massa. Namun upaya menuju perkampungan tidak mudah dilakukan, karena terhalang ratusan pohon yang sengaja ditebang oleh massa untuk menghambat gerak aparat. Dengan menggunakan gergaji mesin, polisi dan pekerja kebun berusaha membersihkan barikade agar bisa dilalui kendaraan.

Sementara itu sehari pasca penjarahan tidak terlihat aksi dari warga. Sebagian besar pemukiman warga yang terletak di lahan sengketa, terlihat sepi dan rumah terkunci. Kemungkinan warga memilih menghindar dari aparat kepolisian. Atas aksi anarkis warga, PT. Sumber Sari Petung mengaku sangat prihatin. Sebab kasus sengketa tanah tersebut saat ini sudah masuk ke pengadilan. Pihak perkebunan berharap warga dapat menahan diri sambil menunggu hasil gugatan.

Lahan sengketa yang melibatkan warga dan PT. Perkebunan Sumber Sari Petung, memiliki luas 650 hektar. Konflik bermula saat Hak Guna Usaha / HGU habis masa berlakunya tahun 2005. Seiring habisnya HGU, Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Keputusan untuk mendistribusikan lahan kepada warga sekitar. SK BPN ditindaklanjuti SK bupati yang membagi lahan sesuai peta desa. Pihak perkebunan yang merasa dirugikan, melakukan gugatan atas munculnya SK BPN dan ditingkat Mahkamah Agung memenangkan gugatan tersebut. Meski menang, PT. perkebunan hingga saat ini belum mengantongi HGU kembali sehingga warga menilai keberadaan perkebunan tersebut illegal.(and/hyd)