HUT 10 Tahun KSTV 2017 Sparkling Specta HUT10 KSTV
 
|

Maksimalkan Serapan Anggaran Dengan Pendampingan Kejari Kota Kediri

MOU Pendampingan hukum perdata dan tata usaha dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dengan Pemerintah Kota Kediri.#Foto Andeck

 

Senin, 10 April 2017

Andhika Dwi

 

Kediri- Menekan angka Sisa Lebih Anggaran ( Silpa) yang dinilai cukup tinggi oleh DPRD Kota Kediri,  Pemerintah Kota Kediri melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk Pendampingan hukum perdata dan tata usaha dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri.

 

Dalam MoU tersebut Wali kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan saat ini masih dalam sistem pemerintahan masih banyak kesalahan kecil yang berdampak pada persoalan hukum,  untuk itulah diharapkan dengan MOU  dengan Kejaksaan melalui Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintah Dan Pembangunan Daerah (TP4D) akan meminimalisir kesalahan yang terjadi.

” Perintah Presiden Pemerintah Daerah,  Pemerintah Provinsi dan Kejaksaan melakukan TP4D,  dengan kerjasama ini mereka akan memberikan informasi kekurangan apa dalam lelang pekerjaan,  sehingga kesalahan dapat diminamalisir” kata Abdullah Abu Bakar.

Abu menjelaskan tidak semua pekerjaan akan di lakukan Pendampingan dengan Kejaksaan Negeri,  namun hanya pekerjaan yang sifatnya menggunakan anggaran besar,  sebab anggaran pembangunan yang dilelang inilah yang biasa membuat Silpa di Kota Kediri ini tinggi.

Kepala Kejaksaan Negeri Beni Santoso Dan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar Menunjukkan Lembar MOU #Foto Andeck

 

“Tidak semua,  Hanya pekerjaan yang dilelang saja,  karena biasanya inilah penyumbang Silpa tertinggi,  jika semua di TP4D tidak cukup waktunya. dengan ini diharapkan akan membantu percepatan pembangunan.” ujarnya Mas Abu sapaan akrab Abdullah Abu Bakar.

Sementara ditempat yang sama Kepala Kejaksaan Negeri Beni Santoso mengungkapkan saat ini ada beberapa pekerjaan dari pemerintah daerah yang meminta Pendampingan,  pada tahun 2016  lalu sekitar 15 pekerjaan,  diantaranya Pembangunan gedung Kampus Brawijaya,  RS Gambiran 2 dan PDAM.

“Dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Kediri dan Kejaksaan ini akan diberikan surat kuasa khusus pada 20 jaksa,  sehingga tugas dapat dilakukan secara maksimal dan pembangunan sesuai apa yang diharapkan masyarakat ” tegasnya.

Dalam Penandatanganan nota kesepahaman yang digelar digedung Joyo Boyo Kota Kediri dihadiri oleh seluruh kepala SKPD dan sekitar 20 Jaksa yang bertugas di Kota Kediri