HUT 10 Tahun KSTV 2017 Sparkling Specta HUT10 KSTV
 
|

DPRD Kota Kediri Kembali Desak Tukin Segera Diberlakukan

Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Kediri, Nurrudin Hasan Beri Keterangan Pers pada Wartawan #foto Andeck

 

Kediri, 12 April 2017

Andhika Dwi

Kediri- Setelah beberapa waktu lalu salah satu anggota DPRD Kota Kediri dari Komisi A mengkritisi tunjangan  Tambahan Penghasilan (Tamsil) bagi beberapa pejabat eselon,  giliran Komisi B angkat bicara tentang hal itu. Komisi B   mendesak Pemkot Kediri memperlakukan tunjangan kinerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemkot Kediri.

Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Kediri, Nurrudin Hasan mengatakan tunjangan tambahan penghasilan yang saat ini diberlakukan hanya untuk beberapa kalangan pejabat eselon tidak memiliki dasar hukum.

“Yang menjadi titik persoalan tunjangan tambahan penghasilan tidak memiliki dasar hukum, yang memiliki adalah tunjangan kinerja, dan tambahan penghasilan ini hanya reka reka Pemkot,  seharusnya BPK melihat itu” kata Nurudin dengan nada geram.

Nurudin juga membandingkan Pemkot Kediri dan Kabupaten Kediri,  sebab Kabupaten Kediri telah resmi memperlakukan Tunjangan kinerja,  padahal jika dilihat APBD Kota Kediri jika di breakdown jumlah penduduk,  APBD nya lebih besar dibandingkan Kabupaten Kediri,  namun Pemkot Kediri belum memperlakukan tunjangan kinerja.

“Kalau menurut saya wajib hukumnya memperlakukan Tukin,  dan ini tergantung Pemkot,  ada kesiapan atau tidak,  jika belum siap kenapa,  Padahal didalam rapat sering kali kami singgung namun ya itu tadi,  hanya iya iya” terangnya.

Dia juga menyinggung besaran tunjangan yang diberikan,  dia menganggap tunjangan tambahan penghasilan tidak rasional jika dibandingkan dengan nilai tunjangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kediri, selain itu antara pejabat eselon ketimpangan terlalu tinggi.